Peraturan Mentri Kesehatan RI No. 1796 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan


PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1796/MENKES/PER/VIII/2011

TENTANG

REGISTRASI TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang  : a.  bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat (5)
                         Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang
                        Kesehatan,  peningkatan  mutu  pelayanan  kesehatan
                        yang  diberikan  oleh  tenaga  kesehatan,  dan  dalam
                        rangka  pemberian  izin,  perlu  mengatur  registrasi
                        tenaga kesehatan;
                    b. bahwa  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor
                       161/Menkes/Per/I/2010  tentang  Registrasi  Tenaga
                       Kesehatan  perlu  disesuaikan  dengan  perkembangan
                       dan kebutuhan hukum;
                   c.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
                       dimaksud  dalam  huruf  a  dan  huruf  b,  perlu
                       menetapkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  tentang
                       Registrasi Tenaga Kesehatan;


Mengingat  : 1.  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang
                       Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
                       Indonesia  Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan
                       Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4437)
                       sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang
                       Nomor  12  Tahun  2008  (Lembaran  Negara
                       Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
                       Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
                   2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang
                       Kesehatan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
                      Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
                       Republik Indonesia Nomor 5063);
                   3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
                       Tenaga  Kesehatan  (Lembaran  Negara  Republik
                       Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran
                       Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
                   4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
                       Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Antara  Pemerintah,
                      Pemerintahan  Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintahan
                      Daerah  Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara  Republik
                      Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
                      Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
                  5. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  1144/Menkes/
                      Per/VIII/2010  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja
                      Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  :   PERATURAN  MENTERI  KESEHATAN  TENTANG
REGISTRASI TENAGA KESEHATAN.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.   Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
      bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan
      melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
      memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
2.   Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk
      menyelenggarakan  upaya  pelayanan  kesehatan,  baik  promotif,
      preventif,  kuratif  maupun  rehabilitatif  yang  dilakukan  oleh
      Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
3.   Uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan,
      keterampilan,  dan  sikap  tenaga  kesehatan  sesuai  dengan  standar
      profesi.
4.   Sertifikat  kompetensi  adalah  surat  tanda  pengakuan  terhadap
      kompetensi  seseorang  tenaga  kesehatan  untuk  dapat  menjalankan
      praktik dan/atau pekerjaan profesinya di seluruh Indonesia setelah
      lulus uji kompetensi.
5.   Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang
      telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi
      tertentu  lainnya  serta  diakui  secara  hukum  untuk  menjalankan
      praktik dan/atau pekerjaan profesinya.
6.   Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti
       tertulis  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  tenaga  kesehatan
      yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
7.   Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat MTKI
     adalah  lembaga  yang  berfungsi  untuk  menjamin  mutu  tenaga
     kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.  
8.   Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disingkat MTKP
     adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI. 
9.   Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
      di bidang kesehatan.
10. Kepala  Badan  adalah  Kepala  Badan  pada  Kementerian  Kesehatan
     yang  tugas  dan  tanggung  jawabnya  di  bidang  pengembangan  dan
      pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.

BAB II
PELAKSANAAN REGISTRASI 

Pasal 2
(1)  Setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaannya wajib
      memiliki STR.
(2)  Untuk memperoleh STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga
       kesehatan harus memiliki ijazah dan sertifikat kompetensi.
(3)  Ijazah dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
      diberikan  kepada  peserta  didik  setelah  dinyatakan  lulus  ujian
       program pendidikan dan uji kompetensi.

Pasal 3
 
(1)  Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikeluarkan
      oleh  perguruan  tinggi  bidang  kesehatan  sesuai  dengan  peraturan
      perundang-undangan.
(2)  Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
      dikeluarkan oleh MTKI.

Pasal 4

(1)  Sertifikat  kompetensi  berlaku  selama  5  (lima)  tahun  dan  dapat
      diperpanjang setiap 5 (lima) tahun.
(2)  Untuk pertama kali sertifikat kompetensi diberikan selama jangka
       waktu  5  (lima)  tahun  terhitung  sejak  tanggal  kelahiran  tenaga
       kesehatan yang bersangkutan.
(3)  Sertifikat kompetensi dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh
       STR.
 

Pasal 5

(1)  Sertifikat  kompetensi  yang  telah  habis  masa  berlakunya  dapat
      diperpanjang melalui partisipasi tenaga kesehatan dalam kegiatan
      pendidikan dan/atau pelatihan serta kegiatan ilmiah lainnya sesuai
      dengan bidang tugasnya atau profesinya.
(2)  Partisipasi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
       dapat digunakan sepanjang telah memenuhi persyaratan perolehan
       Satuan Kredit Profesi.
(3)  Perolehan Satuan Kredit Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
       harus mencapai minimal 25 (dua puluh lima) Satuan Kredit Profesi
       selama 5 (lima) tahun.
(4)  Jumlah  Satuan  Kredit  Profesi  dari  setiap  kegiatan  pendidikan
      dan/atau  pelatihan  serta  kegiatan  ilmiah  lainnya  sebagaimana
      dimaksud  pada  ayat  (1)  untuk  setiap  kegiatan  ditentukan  oleh
      Organisasi Profesi.
(5)  Organisasi Profesi dalam menentukan jumlah Satuan Kredit Profesi
      berdasarkan:
           a.   materi dalam kegiatan tersebut;
           b.  penyaji materi/narasumber;
           c.   tingkat kegiatan lokal/nasional/internasional;
           d.  jumlah jam/hari kegiatan; dan
           e.   peran kepesertaan (peserta/moderator/penyaji).

Pasal 6

(1)  Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh perguruan tinggi bidang
      kesehatan  yang  telah  terakreditasi  dari  badan  yang  berwenang,
      bersamaan dengan pelaksanaan ujian akhir.
(2)  Perguruan tinggi bidang kesehatan melaporkan akan dilakukannya
      uji kompetensi kepada MTKI melalui MTKP sekurang-kurangnya 2
      (dua) bulan sebelum dilakukan uji kompetensi.
(3)  MTKI  setelah  menerima  laporan  dari  perguruan  tinggi  bidang
      kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan soal uji
      kompetensi, dan pengawas. 
 

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi bagi peserta didik pada
perguruan tinggi bidang kesehatan diatur oleh Menteri dan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.

Pasal 8

(1)  Setelah uji kompetensi dilakukan, perguruan tinggi bidang kesehatan
      melaporkan kepada MTKI melalui MTKP tentang peserta didik yang
      dinyatakan lulus.
(2)  MTKI setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
       mempersiapkan sertifikat kompetensi.
(3)  Sertifikat  kompetensi  diberikan  MTKI  kepada  peserta  didik  pada
       waktu pengambilan sumpah.
(4)  Format  Sertifikat  Kompetensi  sebagaimana  tercantum  dalam
      Formulir I terlampir.
 

Pasal 9

(1)  MTKI setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
      8 ayat (1), selain mempersiapkan sertifikat kompetensi sebagaimana
      dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) juga mempersiapkan STR.
(2)  STR  diberikan  MTKI  kepada  peserta  didik  yang  dinyatakan  lulus
      bersamaan dengan pemberian sertifikat kompetensi.
(3)  STR dikeluarkan oleh MTKI dan berlaku secara nasional.
(4)  Masa berlaku STR sepanjang masa berlakunya sertifikat kompetensi.
(5)  Format STR sebagaimana tercantum dalam Formulir II terlampir.

Pasal 10

(1)  MTKI  harus  membuat  pembukuan  terhadap  setiap  STR  yang
      dikeluarkan.
(2)  Pembukuan  registrasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
      disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Badan.
 

Pasal 11

Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing atau Tenaga Kesehatan Warga
Negara  Indonesia  Lulusan  Luar  Negeri  untuk  dapat  melakukan
pekerjaan/praktik  di  Indonesia  harus  memenuhi  ketentuan  mengenai
sertifikat kompetensi dan STR.

Pasal 12

Sertifikat kompetensi dan STR tidak berlaku apabila:
a.   masa berlaku habis;
b.   dicabut atas dasar peraturan perundang-undangan;
c.   atas permintaan yang bersangkutan; atau
d.   yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 13

(1)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  uji  kompetensi,
      sertifikasi,  dan  registrasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Bab  ini
      diatur dalam Pedoman yang dikeluarkan oleh MTKI.
(2)  Pedoman  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  disusun  dengan
      terlebih dahulu mendapat masukan dari lembaga yang mempunyai
      tugas  untuk  mengembangkan  uji  kompetensi  pada  Kementerian
      Pendidikan  Nasional,  Badan  Pengembangan  dan  Pemberdayaan
      Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, organisasi
      profesi, dan asosiasi/forum institusi pendidikan tenaga kesehatan.




BAB III
MTKI

Bagian Kesatu
Umum 


Pasal 14

Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan
meningkatkan  mutu  pelayanan  kesehatan  dari  tenaga  kesehatan
dibentuk MTKI.

Pasal 15

(1)  MTKI dibentuk dan diangkat oleh Menteri.
(2)  MTKI  dalam  melaksanakan  tugasnya  bertanggung  jawab  kepada
      Menteri.

Pasal 16

MTKI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Wewenang 


Pasal 17

MTKI mempunyai tugas membantu Menteri dalam penyusunan kebijakan,
strategi, dan penatalaksanaan sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan
yang  menjalankan  praktik  atau  pekerjaannya  dalam  rangka
meningkatkan  mutu  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  oleh  tenaga
kesehatan. 

Pasal 18

MTKI dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
mempunyai fungsi:
a.   uji kompetensi bagi tenaga kesehatan;
b.   pemberian STR; dan
c.   pembinaan penyelenggaraan praktik atau pekerjaan yang dilakukan
     oleh tenaga kesehatan.

                                            Pasal 19

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, MTKI
mempunyai wewenang:
a.   menyusun materi uji kompetensi;
b.   mengelola bank soal uji kompetensi;
c.   menetapkan penguji/asesor;
d.   menyusun pedoman uji kompetensi;
e.   melakukan koordinasi pelaksanaan uji kompetensi; 
f.   menerbitkan dan mencabut sertifikat kompetensi;
g.   melakukan sosialisasi mengenai uji kompetensi;
h.   melaksanakan pemberian dan pencabutan STR;
i.   melakukan pencatatan terhadap sertifikat kompetensi dan STR; 
j.   melakukan kaji banding mutu tenaga kesehatan; 
k.   melakukan sosialisasi mengenai STR; 
l.   melakukan pembinaan bersama terhadap pelaksanaan pekerjaan atau
     praktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan;
m. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam
     rangka uji kompetensi, sertifikasi, registrasi dan lisensi bagi tenaga
     kesehatan; dan 
n.   melakukan  penilaian  terhadap  kemampuan  tenaga  kesehatan  dan
     tindakan administratif bagi tenaga kesehatan yang tidak menjalankan
     praktik atau pekerjaannya sesuai ketentuan. 

                                             Pasal 20
 
(1)  Divisi Profesi mempunyai tugas:
     a.   menyusun materi uji kompetensi;
     b.   mengelola bank soal uji kompetensi; 
     c.   menetapkan penguji/asesor; 
     d.   melakukan koordinasi pelaksanaan uji kompetensi; 
     e.   melakukan  kerjasama  dengan  pemangku  kepentingan  terkait
          dalam  rangka  uji  kompetensi,  sertifikasi,  registrasi  dan  lisensi
          bagi tenaga kesehatan; dan 
     f.   melakukan penilaian terhadap kemampuan tenaga kesehatan dan
          tindakan  administratif  bagi  tenaga  kesehatan  yang  tidak
          menjalankan praktik atau pekerjaannya sesuai ketentuan.
(2)  Divisi Standarisasi mempunyai tugas:
      a.   menyusun pedoman uji kompetensi;
      b.   menerbitkan dan mencabut sertifikat kompetensi;
      c.   melaksanakan pemberian dan pencabutan STR; 
      d.   melakukan pencatatan terhadap sertifikat kompetensi dan STR; 
      e.   melakukan kaji banding mutu tenaga kesehatan; 
      f.   melakukan sosialisasi mengenai STR; 
      g.   melakukan  kerjasama  dengan  pemangku  kepentingan  terkait
           dalam  rangka  uji  kompetensi,  sertifikasi,  registrasi  dan  lisensi
           bagi tenaga kesehatan; dan 
      h.   melakukan penilaian terhadap kemampuan tenaga kesehatan dan
           tindakan  administratif  bagi  tenaga  kesehatan  yang  tidak
           menjalankan praktik atau pekerjaannya sesuai ketentuan. 
(3)  Divisi Evaluasi mempunyai tugas:
      a.   melakukan sosialisasi mengenai uji kompetensi;
      b.   melakukan pembinaan bersama terhadap pelaksanaan pekerjaan
           atau praktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan;
      c.   melakukan  kerjasama  dengan  pemangku  kepentingan  terkait
           dalam  rangka  uji  kompetensi,  sertifikasi,  registrasi  dan  lisensi
           bagi tenaga kesehatan; dan 
      d.   melakukan penilaian terhadap kemampuan tenaga kesehatan dan
           tindakan  administratif  bagi  tenaga  kesehatan  yang  tidak
           menjalankan praktik atau pekerjaannya sesuai ketentuan.
(4)  Komite Disiplin Tenaga Kesehatan mempunyai tugas:
      a.   meneliti dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau
           kelalaian dalam menerapkan standar profesi yang dilakukan oleh
           tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan;
      b.   memanggil atau meminta keterangan dari tenaga kesehatan yang
           diadukan, penerima pelayanan kesehatan yang merasa dirugikan,
          dan saksi;
      c.  melakukan pemeriksaan di lapangan atau hal lain yang dianggap
          perlu;
      d.  melakukan  kerjasama  dengan  pemangku  kepentingan  terkait
          dalam  rangka  uji  kompetensi,  sertifikasi,  registrasi  dan  lisensi
          bagi tenaga kesehatan; dan 
      e. melakukan penilaian terhadap kemampuan tenaga kesehatan dan
          tindakan  administratif  bagi  tenaga  kesehatan  yang  tidak
          menjalankan praktik atau pekerjaannya sesuai ketentuan. 


                                              Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan wewenang MTKI diatur
dengan Pedoman yang dikeluarkan oleh MTKI.


                                            Bagian Ketiga
                               Susunan Organisasi dan Keanggotaan 

                                               Pasal 22

(1)  Susunan organisasi MTKI terdiri atas:
      a.   ketua;
      b.   ketua-ketua divisi;
      c.   ketua komite; dan
      d.   anggota.
(2)  Divisi dalam MTKI terdiri dari:
      a.   divisi profesi;
      b.   divisi standardisasi;  dan
      c.   divisi evaluasi.
(3)  Komite dalam MTKI terdiri dari:
      a.   komite disiplin tenaga kesehatan; dan
      b.   komite lain yang dianggap perlu yang dibentuk secara  ad hoc.

                                          Pasal 23

Pimpinan MTKI terdiri atas seorang ketua dan 3 (tiga) orang ketua divisi
yang merangkap anggota dilaksanakan secara kolektif.

                                          Pasal 24

(1)  Jumlah  anggota  MTKI  sekurang-kurangnya  23  (dua  puluh  tiga)
     orang.
(2)  Anggota MTKI terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari:
      a.   Kementerian Kesehatan sebanyak 4 (empat) orang;
      b.   perwakilan organisasi profesi masing-masing  sebanyak 1 (satu)
           orang; dan
      c.   perwakilan unsur pendidikan sebanyak 1 (satu) orang.
(3)  Tata cara pengusulan anggota MTKI:
      a.   yang berasal dari Kementerian Kesehatan diusulkan oleh Kepala
           Badan; 
      b.   yang  berasal  dari  organisasi  profesi  diusulkan  oleh  Ketua
           Pengurus Pusat Organisasi Profesi yang bersangkutan; dan
      c.   yang berasal dari unsur pendidikan diusulkan oleh Kepala Badan.
(4)  Kepala Badan dan Pengurus Pusat Organisasi Profesi sebagaimana
      dimaksud pada ayat (3) dalam mengusulkan calon anggota MTKI
      sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) kali dari jumlah yang akan
      ditetapkan.
(5)  Penetapan dan pengangkatan anggota serta susunan keanggotaan
      MTKI ditetapkan oleh Menteri.
(6)  Ketua MTKI dan Divisi dijabat oleh salah satu wakil dari Kementerian
      Kesehatan.

                                       Pasal 25
 

(1)  Anggota MTKI mengucapkan sumpah dihadapan Menteri. 
(2)  Sumpah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berbunyi  sebagai
       berikut:
“Saya  bersumpah/berjanji  dengan  sungguh-sungguh  bahwa  saya
untuk  melaksanakan  tugas  ini,  langsung  atau  tidak  langsung,
dengan  menggunakan  nama  atau  cara  apapun  juga,  tidak
memberikan  atau  menjanjikan  sesuatu  apapun  kepada  siapapun
juga. 
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima
langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau
pemberian. 
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam menjalankan tugas ini,
senantiasa  menjunjung  tinggi  ilmu  pengetahuan  dan
mempertahankan  serta  meningkatkan  mutu  pelayanan  tenaga
kesehatan. 
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia dan taat kepada
dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai
dasar  negara,  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi
Negara Republik Indonesia.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan
tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh seksama,
obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku,
agama, ras, gender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan
kewajiban  saya  dengan  sebaik-baiknya,  serta  bertanggung  jawab
sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan
negara. 
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau
tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan
siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan
wewenang saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya ″. 


                                     Pasal 26

Masa bakti keanggotaan MTKI adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.


                                     Pasal 27

Untuk dapat diangkat sebagai anggota MTKI, yang bersangkutan harus
memenuhi syarat sebagai berikut:
a.   warga Negara Republik Indonesia;
b.   mempunyai STR bagi anggota yang mewakili profesi;
c.   surat penunjukan dari organisasi profesi bagi anggota yang mewakili
     profesi;
d.   memiliki dedikasi yang tinggi terhadap mutu pelayanan kesehatan;
e.   surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
     dan
f.   memiliki  pengalaman  bekerja  sesuai  profesinya  minimal  selama  10
     (sepuluh) tahun.

                                       Pasal 28

(1)  Anggota MTKI berhenti atau diberhentikan karena:
     a.   berakhir masa jabatan sebagai anggota;
     b.   mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
     c.   meninggal dunia;
     d.   bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;
     e.   tidak mampu melaksanakan tugas secara terus menerus selama 3
          (tiga) bulan; atau
     f.   dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan
           putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum
           tetap.
(2)  Dalam hal anggota MTKI menjadi tersangka tindak pidana kejahatan,
      diberhentikan sementara dari jabatannya.
(3)  Pemberhentian  sementara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
      dilakukan oleh Ketua MTKI.
(4)  Pengusulan  pemberhentian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
      diajukan oleh Ketua MTKI kepada Menteri.


                                        Pasal 29

(1)  Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya MTKI dibantu
      oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
(2)  Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
(3)  Sekretaris  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  bukan  anggota
      MTKI.
(4)  Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris bertanggung jawab kepada
      Ketua MTKI.
(5)  Dalam  menjalankan  tugasnya,  Sekretaris  dibantu  oleh  unit  kerja
       pada  Badan  Pengembangan  dan  Pemberdayaan  Sumber  Daya
      Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas,
      pokok  dan  fungsi  di  bidang  umum  dan  bidang  sertifikasi  dan
      registrasi.


                                      Pasal 30

(1)  Ketentuan fungsi dan tugas sekretariat MTKI ditetapkan oleh Ketua
     MTKI.
(2)  Pegawai pada sekretariat MTKI tunduk pada peraturan perundang-undangan   
      mengenai kepegawaian.

                                      Pasal 31
 

(1)  MTKI  dalam  melaksanakan  tugasnya  dibantu  oleh  MTKP  yang
      berkedudukan di Ibukota Provinsi.
(2)  MTKP dibentuk dan diangkat oleh MTKI dengan pertimbangan Kepala
      Badan.
(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, organisasi, dan keanggotaan
       MTKP diatur dengan Pedoman yang dikeluarkan MTKI.


                                        BAB IV
                                    PENDANAAN

                                       Pasal 32


Pendanaan  kegiatan  MTKI  dan  MTKP  dibebankan  pada  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN),  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan/atau peran serta masyarakat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.


                                        BAB V
                         PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

                                       Pasal 33


(1)  Pemerintah, pemerintah daerah, MTKI, MTKP dan organisasi profesi
     melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan
     praktik/pekerjaan yang dilakukan tenaga kesehatan sesuai dengan
     bidang tugasnya.
(2)  Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      diarahkan untuk:
        a.   meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan tenaga
             kesehatan;
        b.   melindungi  masyarakat  atas  tindakan  yang  dilakukan  tenaga
              kesehatan; dan
        c.   memberikan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  dan  tenaga
             kesehatan.


                                        BAB VI
                             KETENTUAN PERALIHAN

                                        Pasal 34


 (1)   Tenaga kesehatan yang telah memiliki surat izin/STR dan/atau surat
         izin  kerja/surat  izin  praktik  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang
         ada dinyatakan telah memiliki STR sampai dengan
         masa berlakunya berakhir.
 (2)   Tenaga kesehatan yang memiliki surat izin/STR dan/atau surat izin
         kerja/surat izin praktik yang masa berlakunya berakhir paling lama
         5 (lima) tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, kepadanya
        dapat diberikan perpanjangan STR.
 (3)   Tenaga kesehatan yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini
         belum  diatur  ketentuan  mengenai  STR  dan/atau  surat  izin
         kerja/surat izin praktiknya, kepadanya diberikan STR berdasarkan
         Peraturan Menteri ini.
 (4)   Tenaga  Kesehatan  yang  belum  memiliki  surat  izin/STR  dan/atau
         surat izin kerja/surat izin praktik yang telah lulus ujian program
         pendidikan  sebelum  Tahun  2012,  kepadanya  diberikan  STR
         berdasarkan Peraturan Menteri ini.
 (5)   Permohonan  STR  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  ini  dapat
        dilakukan  secara  kolektif  melalui  organisasi  profesi,  institusi
        pendidikan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dimana tenaga
        kesehatan melakukan pekerjaan/praktiknya.


 
                                    Pasal 35


Masa  berlaku  STR  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34  diberikan
selama 5 (lima) tahun berdasarkan tanggal kelahiran tenaga kesehatan
yang bersangkutan.

                                    Pasal 36


(1)  Keanggotaan  MTKI  yang  untuk  pertama  kali  diangkat  dengan
      Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  221/Menkes/SK/II/2011
      tanggal 1 Februari 2011 tetap menjadi anggota MTKI berdasarkan
      Peraturan Menteri ini dengan masa bakti diubah menjadi 5 (lima)
      tahun sehingga berakhir pada Tahun 2016. 
(2)  Keanggotaan MTKP yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri
       Kesehatan  Nomor  161/Menkes/Per/I/2010  tentang  Registrasi
      Tenaga  Kesehatan  tetap  menjadi  anggota  MTKP  berdasarkan
      Peraturan  Menteri  ini  dengan  masa  bakti  5  (lima)  tahun  sejak
      ditetapkannya.
(3)  MTKP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dapat  melaksanakan
      tugas  uji  kompetensi  apabila  perguruan  tinggi  bidang  kesehatan
      sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  belum  dapat
      melaksanakan uji kompetensi tersebut.

                                      BAB VII
                             KETENTUAN PENUTUP

                                      Pasal 37


Ketentuan registrasi tenaga kesehatan dalam Peraturan Menteri ini tidak
berlaku bagi tenaga medis dan tenaga kefarmasian.

                                      Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:
1.   Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang
     Registrasi Tenaga Kesehatan; dan
2.   Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  1134/Menkes/SK/VIII/2010
      tentang  Keanggotaan,  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Majelis  Tenaga
      Kesehatan Indonesia;
      dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


                                      Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan
Peraturan  Menteri  ini  dengan  penempatannya  dalam  Berita  Negara
Republik Indonesia.

              
                                                       Ditetapkan di Jakarta
                                                       pada tanggal 22 Agustus 2011

                                                      MENTERI KESEHATAN,

                                                                           ttd

                                                     ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH 
       


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

  ttd

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 









                                                                                                         Formulir 1  

                                    Contoh Sertifikat Kompetensi
                                          KOP KEMENTERIAN
                                         LOGO KEMENTERIAN
                        MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA

     SERTIFIKAT  KOMPETENSI ... (SESUAI JENIS TENAGA KESEHATAN)
            Nomor ...

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor ...
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, bahwa kepada:

Nama                       : ...
Tempat, tanggal lahir : ...
Jenjang Pendidikan    : ...
Perguruan Tinggi       :  ...
Nomor Ijazah          :  ...
Tahun                      : ...

dinyatakan telah lulus Uji Kompetensi sebagai tenaga kesehatan dengan
nomor sertifikat ... dan diberi kewenangan untuk melakukan pekerjaan
keprofesiannya  di  seluruh  Indonesia  sesuai  dengan  kompetensi
pendidikan.

Surat tanda lulus sertifikasi tenaga kesehatan ini  berlaku sampai dengan
tanggal ... .





                                           ....................... , ....................
                                              a.n Ketua MTKI
                                                Ketua MTKP ... 

                                     ( ......................................................... )





                                                                                                         Formulir 2
                                Contoh Surat Tanda Registrasi
                    MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
                (THE INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD)

            SURAT TANDA REGISTRASI ………..(TENAGA KESEHATAN)
            REGISTRATION CERTIFICATE OF HEALTH PROFESSION

NOMOR REGISTRASI         :
REGISTRATION NUMBER
NAMA                                 :
NAME
TEMPAT/TANGGAL LAHIR  :
PLACE/DATE OF BIRTH
JENIS KELAMIN                :
SEX
NOMOR IJAZAH                :
CERTIFICATE NUMBER  
TANGGAL LULUS                :
DATE OF GRADUATION
PERGURUAN TINGGI          :
UNIVERSITY
KOMPETENSI                     :
COMPETENCE
NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI  :
COMPETENCE CERTIFICATION NUMBER
STR BERLAKU SAMPAI   : (sesuai pemberlakuan  sertifikat kompetensi)
VALID UNTIL  

                                                                                                ……………………2011

                                                                 a.n.Menteri Kesehatan  
                                       KETUA MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA   
                                       CHAIRMAN OF INDONESIAN HEALTH PROFESSION
                                       BOARD


     
                                                             (.................................................................)        

                    

PAS
FOTO
                 CAP/ STAMP MTKI
DOWNLOAD









Baca Juga



No comments:

Post a Comment

Pembaca Baik Selalu Meninggalkan Komentar